Nasional, Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada Kamis, 22 Desember 2016 ini, mengevaluasi keterlibatan Indonesia ke dalam ratusan organisasi internasional. Salah satu alasan evaluasi ini adalah untuk memastikan keanggotaan itu tidak hanya karena ikut-ikutan. "Saya gak mau kalau hanya karena ikut-ikutan, membebek," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Terbatas.

Perlu diketahui, Indonesia tergabung dalam kurang lebih 233 organisasi internasional. Beberapa di antaranya adalah organisasi komoditas seperti OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) hingga organisasi terkait telekomunikasi seperti ITU (International Telecommunication Union).

Mengevaluasi keanggotaannya di organisasi internasional bukan hal baru bagi Indonesia. Terutama, jika keputusan organisasi tak sejalan dengan rencana kerja Indonesia. Contohnya, tahun ini, Indonesia membekukan keanggotaannya di OPEC karena tidak setuju dengan keputusan pemangkasan produksi minyak 1,2 juta barel per hari untuk menaikkan harga minyak.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya tidak ingin Indonesia bergabung ke organisasi internasional atas dasar ikut-ikutan, keanggotaan Indonesia yang semacam itu tak disadari kepentingannya untuk masyarakat. Padahal, keanggotaan di organisasi internasional salah satu tujuannya untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Jika masyarakat tidak diuntungkan, sebaiknya tak perlu menjadi anggota organisasi tersebut.

Alasan lain perlunya evaluasi keanggotaan di organisasi internasional, kata Presiden, adalah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran juga. Menurut Presiden Joko Widodo, tidak sedikit uang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk iuran keanggotaan di organisasi internasional. "Perhitungkan kemampuan negara untuk membiayai keanggotaan di organisasi internasional. Jangan sampai uang yang dikeluarkan sia-sia," dia menegaskan.

Hadir dalam rapat hari ini adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan masih banyak lagi.

ISTMAN MP